Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027. Pembahasan ini dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran dan dinamika geopolitik global.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (06/04/2026).
Rapat ini berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Dalu meminta seluruh peserta memfokuskan pembahasan pada penyusunan KRO dan RO yang selaras dengan target kinerja dan implementasi di lapangan.
Ia menekankan bahwa setiap usulan harus memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi substansi maupun struktur perencanaan.
“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujarnya.
Dalu juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan KRO dan RO 2027. Evaluasi itu mencakup ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran dan volume pekerjaan.
Ia menambahkan, kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran harus dikaji ulang agar perencanaan lebih akuntabel.
“Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran, agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” kata Dalu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap KRO dan RO sejak 2025. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah komponen sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan.
“Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi.
Rapat ini diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN.
