Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan tata ruang nasional.
Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun.
“Kebijakan penataan ruang kini tidak berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Meningkatnya nilai investasi tersebut tak lepas dari digitalisasi dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 119 dokumen RDTR baru, meningkat 21,8% dibanding tahun sebelumnya.
Sebanyak 445 RDTR kini terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), naik 73,8% dalam setahun.
Menurut Nusron, integrasi RDTR dengan OSS memberi kepastian lokasi dan perizinan secara cepat dan transparan.
“Ini menutup ruang bagi tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” katanya.
Ia menegaskan, investasi dari KKPR menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
“Investor kini tidak lagi ragu menanamkan modal karena melihat transparansi dan koordinasi lintas sektor yang solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” ujar Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperluas sinkronisasi tata ruang pusat-daerah dan mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR untuk memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci pembangunan yang tertib dan berkeadilan,” pungkasnya.
