Manado, aksaranews.com — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (23/4/2025) di Hotel The Sentra, Minahasa Utara.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay.
Dalam sambutannya, Mailangkay menekankan pentingnya Musrenbang sebagai momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama untuk tahun 2026 yang menjadi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Forum Musrenbang ini sangat strategis karena menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional,” ujar Victor Mailangkay.
Ia menambahkan, visi pembangunan Sulawesi Utara 2025–2029 diarahkan menuju “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Untuk itu, tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan sebagai “Penguatan SDM, Agrobisnis, dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi.”
Menurut Mailangkay, untuk mewujudkan tema tersebut, perlu disusun prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD 2026. Fokus utama akan diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor agrobisnis sebagai kekuatan ekonomi lokal, dan penguatan sektor pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.
Musrenbang RKPD kali ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, antara lain Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Ketua dan anggota DPRD Sulut, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan perbankan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran perangkat daerah dari seluruh Sulawesi Utara.
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Mangkat, dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya sinergi antardaerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Kotamobagu siap mendukung dan berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan provinsi, terutama dalam penguatan sektor SDM dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujarnya.
Musrenbang ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif, dengan memastikan semua pemangku kepentingan berkontribusi dalam menyusun kebijakan strategis daerah ke depan.
