Polemik insentif rohaniawan berlanjut, kali ini umat Budha yang merasa kebijakan Pemkot tak masuk akal

Manado, aksaranews.com Gonjang – ganjing program dari pemerintah kota (Pemkot) Manado terkait pemberian dana insentif rohaniawan terus berlanjut.

Usai Imam Masjid Al – Ikhlas Mako Brimob Paniki memberikan kritikannya, kali ini giliran tokoh agama umat Budha dari yayasan Dhammadipa yang menyatakan keberatan dengan kebijakan dari program pemberian dana insentif bagi rohaniawan yang di usung oleh AARS selaku Wali kota dan Wakil wali kota Manado.

Bacaan Lainnya

Keberatan tersebut dikatakan langsung oleh salah satu pandita yang ada di Vihara Dhammadipa Manado, menurutnya apa yang dilakaukan oleh Pemkot Manado saat ini merupakan sebuah blunder atau kesalahan dengan membeda – bedakan nilai insentif bagi para tokoh agama hanya berdasarkan besaran KTP dan KK yang terkumpul.

“Tentunya kebijakan yang dikeluarkan saat ini oleh Pemkot Manado terkait pembagian dana insentif para tokoh agama sangat keliru dan tidak masuk akal. Saya katakan keliru karena kebijakan dari pemkot ini dapat merusak tatanan keharmonisan umat beragama yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik dikota ini, karena hanya untuk mendapatkan jumlah insentif yang lebih banyak nantinya akan terjadi tarik menarik umat antar umat beragama,” ujarnya.

Salah satu pandita dari vihara dhammadipa Manado

Selanjutnya ia menjelaskan, memang insentif ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah dan bukan merupakan bansos, tanpa dijelaskan pun kami tau ini merupakan apresiasi dari pemkot untuk tokoh agama.

“Jadi untuk pemberitaan yang beredar yang menjelaskan lagi bahwa itu merupakan apresiasi dari pemerintah kami tau, dan sudah paham benar memang ini bentuk apresiasi dari pemerintah, namun akan lebih baik lagi jika Pemkot Manado dalam hal ini Wali kota dan Wakil wali kota memberikan apresiasi ini sama rata kepada para tokoh agama jangan dibedakan seperti itu, jangan menimbulkan kesan adanya kaum minoritas dan mayoritas, karena tugas kami itu sama, sama – sama membina dan mengayomi umat untuk lebih baik lagi,” jelas pandita ini.

Terakhir, Ia menyinggung terkait pengumpulan identitas berupa KK dan KTP dari setiap umat yang harus dilakukan oleh tokoh agama.

“Ini juga menurut saya salah, karena tidak semua jemaat/umat yang punya pola pikir sama. Ini harusnya merupakan pekerjaan dari instansi terkait bukan tokoh agama, karena kalau dilakukan oleh tokoh agama pasti banyak umat yang keberatan untuk memberikannya dengan alasan takut disalah gunakan,” tutupnya.

Diketahui, program pemberian dana insentif bagi rohaniawan dari AARS ini, mengharuskan para tokoh agama untuk mengumpulkan secara detail identitas berupa KK dan KTP dari para jemaat atau umat yang ada di masing – masing agama yang ada di Manado.

Pewarta: Dimas | Editor: Redaksi

Pos terkait