Kotamobagu, aksaranews.com — Pemerintah Kota Kotamobagu terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaminan sosial kesehatan bagi warganya.
Pada Rabu (16/4/2025), Wali Kota dr. Weny Gaib menerima kunjungan rombongan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tondano di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut membahas mekanisme perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saat ini mulai direalisasikan.
“Kami memastikan agar seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu, bisa terlindungi melalui program JKN. Ini menjadi bentuk pengabdian kami di bidang kesehatan,” ujar Wali Kota Weny.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot sedang menyesuaikan data kepesertaan dan tingkat keaktifan warga pengguna BPJS sesuai standar yang ditetapkan.
Minimal 8 persen dari jumlah penduduk harus terdaftar, dan setidaknya 80 persen dari peserta aktif menggunakan layanan, agar program dapat berjalan optimal.
Dalam audiensi yang berlangsung akrab tersebut, turut dibahas standar pelayanan dari fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
Weny menyampaikan pentingnya keseragaman pelaksanaan praktik layanan kesehatan agar selaras dengan aturan BPJS.
“Koordinasi ini sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. BPJS juga terus mendukung peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang merata,” ungkap dokter spesialis mata ini.
Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas, guna menunjang mutu pelayanan.
“Kita memiliki fasilitas, namun itu harus ditingkatkan. Pelayanan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,” ujarnya tegas.
Pada tahun 2025, sebanyak 3.500 warga tambahan telah ditanggung iurannya melalui APBD Kotamobagu. Wali Kota berharap tahun depan jumlah tersebut dapat ditingkatkan, agar cakupan perlindungan kesehatan bagi warga semakin luas.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mendukung program ini, sembari menekankan pentingnya kerja sama erat antara Pemkot dan BPJS Kesehatan. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk membangun sinergi demi layanan kesehatan yang lebih inklusif.
Adapun saat ini skema pembiayaan peserta BPJS terdiri atas tiga kategori, yakni yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara mandiri. Pemerintah Kotamobagu menargetkan agar seluruh warganya memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
