Pemerintah Boltim anggarkan Rp467 juta untuk banpol, ini syaratnya

  • Whatsapp
Plt. Kepala Kesbangpol Boltim, Hendra Tangel SH (Foto: Istimewa)

Boltim, aksaranews.com Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menganggarkan bantuan dana Partai Politik (Parpol) senilai Rp467 juta pada tahun 2021.

Dana tersebut bagi parpol yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Boltim hasil pemilihan anggota legislatif (pileg) pada 2019.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Boltim, Hendra Tangel, SH., menyampaikan kepada Partai Politik bahwa sudah bisa mengajukan permohonan dana Bantuan Politik (Banpol).

“Total Banpol yang sudah disiapkan untuk 10 Parpol berjumlah Rp 467.276.020. Pengajuannya permohonan Banpol-nya hingga Desember 2021, tapi lebih cepat lebih bagus,” ujar Hendra Tangel.

Hingga hari ini kata Hendra, sebanyak 10 Parpol pemilik kursi di DPRD Boltim belum mengajukan permintaan dana banpol.

Dari data Kesbangpol yang diterima media ini, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki empat kursi di DPRD Boltim menjadi Parpol dengan hak Banpol terbesar, yakni senilai Rp114.618.780.

Sedangkan Parpol dengan hak Banpol terendah adalah Partai Bulan Bintang senilai Rp 10.395.416. Partai tersebut memiliki satu kursi di DPRD Boltim.

Hendra pun menjelaskan, harga untuk satu suara bagi Parpol pemilik kursi di DPRD Boltim hasil Pileg 2019 senilai Rp 10.354.

Angka itu diperoleh dari jumlah total Banpol yang dihibahkan pemerintah, dibagikan jumlah suara sah seluruh Parpol yang memperoleh kursi di DPRD yakni sebanyak 45.130 suara.

Sementara, bagi Parpol yang akan mengajukan permintaan Banpol ke Kesbangpol, perlu menyiapkan beberapa persyaratan.

Berikut syaratnya:

  • SK Kepengurusan Parpol di tingkat Kabupaten,
  • Foto Copy NPWP,
  • Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretariat KPU,
  • Nomor rekening Parpol yang dibuktikan dengan pernyataan Bank,
  • Rencana penggunaan dana,
  • Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Banpol tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK,
  • Surat pernyataan dari ketua Parpol yang bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Banpol dan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang tidak ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya, di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi

Pos terkait