Mahkamah Konstitusi: Permohonan AMA-UKP dan SB-RG Tidak Dapat Diterima

  • Whatsapp

Jakarta, aksaranews.com Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) diajukan masih dalam tenggang waktu.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga berwenang memeriksa perkara yang dimohonkan. Namun, karena permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Bacaan Lainnya

Demikian pendapat Mahkamah yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Botim, Rabu (17/2/2021).

Permohonan PHP Bupati Boltim diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima. Terhadap permohonan ini, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan diajukan pada 21 Desember 2020, sehingga masih dalam masa tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Arief mengatakan berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dalam Pilkada Boltim adalah 13.741, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20.965. Sehingga selisih suara kedua pihak adalah 7.224 suara atau 14,24%.

Artinya hal ini melebihi persentase sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Karena tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan.

Setelah Mahkamah mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu serta memeriksa berbagai alat bukti, baik secara tertulis ataupun lisan dalam persidangan, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

“Mahkamah berpendapat hal demikian pun tidak berpengaruh pada perolehan suara kedua pihak,” sebut Arief dalam sidang yang diselenggarakan di Ruang Sidang Pleno MK dengan dihadiri secara virtual oleh para pihak.

Alhasil dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Sebagai informasi, pada sidang pendahuluan lalu Pemohon mengatakan kendati pihaknya tidak memenuhi syarat Pasal 158, tetapi ada pelanggaran berupa politik uang yang telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan  tidak terbukti.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 396/PL.02.6-Kpt/7110/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

***
Berpedoman pada jumlah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 3 Hi Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit) adalah 16.022 suara dan perolehan pihak dengan suara terbanyak adalah 20.965. Sehingga selisih perolehan suara keduanya mencapai 4.943 atau sejumlah 9,74%.

Hal tersebut disebutkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dilaksanakan pada Rabu (17/2/2021).

Selisih perolehan suara tersebut melebihi persentase sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Karena tidak terpenuhinya ketentuan norma a quo, Pemohon mendalilkan jika hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

“Namun, setelah memeriksa dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan dalil dan bukti awal yang meyakinkan pelanggaran demikian terjadi,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK.

Hal demikian, tambah Anwar, tidak akan mampu mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pihak. Alhasil, MK memutuskan permohonan pasangan calon Hi Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit tidak dapat diterima.

Untuk diketahui, meski selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo (Pihak Terkait) mencapai 9,74%, tetapi Pemohon tetap ingin memajukan permohonan.

Menurutnya, terdapat adanya pelanggaran berupa ditemukannya penerbitan surat keterangan (suket) tidak sesuai ketentuan pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Artinya, suket yang ada tersebut belum divalidasi oleh dukcapil sehingga tidak dapat diyakini sebagai surat keterangan yang sah.

Di samping itu, Pemohon juga menyebutkan adanya pemilih di bawah umur yang dapat melakukan pencoblosan. Kemudian, ada pula pemilih tambahan yang tidak didaftarkan KPPS pada DPTb dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, seperti di TPS 001 Desa Moonow.

Sumber: mkri.go.id

Pos terkait