Boltim, aksaranews.com — Proyek pembangunan irigasi milik Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado, di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menuai sorotan keras dari pemerintah desa.
Sorotan tersebut mencuat setelah Sangadi Desa Bongkudai bersama aparat desa melakukan inspeksi lapangan, Senin (12/1/2026). Hasil pengecekan menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai mengabaikan standar teknis konstruksi.
Di lokasi, pembangunan irigasi ditemukan tanpa galian tanah. Material batu hanya diletakkan di atas permukaan tanah sebelum dilakukan pengecoran. Lebih jauh, pondasi irigasi justru memanfaatkan badan jalan pertanian eks PPK yang hingga kini masih digunakan masyarakat.
“Ini bukan sekadar janggal, ini fatal. Tidak ada galian, pondasi pakai jalan pertanian, dan tidak ada papan kegiatan. Ini proyek negara tapi dikerjakan seperti tanpa aturan,” tegas Sangadi Bongkudai, Ersal Damopolii.
Kondisi tersebut dinilai merugikan warga karena sebagian badan jalan pertanian sebagai fasilitas publik justru terdampak pembangunan irigasi. Pemerintah desa menilai praktik ini berpotensi merusak infrastruktur desa dan bertentangan dengan kaidah teknis konstruksi.
Atas temuan itu, Pemerintah Desa Bongkudai memberikan ultimatum kepada pelaksana proyek dan pihak BWS Sulawesi I Manado agar segera melakukan klarifikasi dan perbaikan.
“Kami beri waktu satu sampai dua hari. Kalau tidak ada itikad baik, kami akan ambil tindakan tegas. Pekerjaan ini akan kami hentikan. Ini jelas proyek yang terkesan asal jadi dan sangat disayangkan, karena sangat kontras dengan visi dan misi Presiden Prabowo,” kata Ersal.
Sementara itu, konsultan pengawas dari pihak Balai, Jimi, mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan irigasi tanpa galian.
“Saya tidak tahu soal tidak adanya galian. Saya baru melanjutkan pengawasan tahun ini, pekerjaan sebelumnya bukan saya yang awasi,” ujar Jimi.
Proyek irigasi tersebut diketahui seharusnya rampung pada 15 Desember 2025. Namun hingga kini pekerjaan belum selesai dan kualitasnya menuai kritik keras dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. (Joe/Aksaranews.com)
