Ternate, aksaranews.com– Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Ternate, pada Jumat malam, 8 Mei 2026.
Tindakan ini memicu kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai peristiwa itu sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi serta ruang demokrasi sipil.
Kegiatan ini diselenggarakan AJI Ternate bekerja sama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).
Awalnya, agenda tersebut berisi pemutaran film dan diskusi mengenai isu lingkungan serta persoalan sosial yang relevan dengan kondisi di Halmahera.
Gangguan sudah terasa sejak persiapan dimulai sekitar pukul 19.30 WIT.
Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI datang ke lokasi serta mendokumentasikan seluruh aktivitas panitia.
Pada pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali hadir dan meminta kegiatan dihentikan.
Meski begitu, panitia tetap melanjutkan rencana dan memutar film karya Watchoc itu sekitar pukul 21.30 WIT.
Acara dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, serta pengurus AJI dan SIEJ.
Tak lama setelah pemutaran berlangsung, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi beserta personel datang kembali dan meminta pemutaran dihentikan.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib yang telah memberikan izin lokasi serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, dipanggil berdialog dengan aparat.
Panitia menjelaskan isi film berkaitan dengan persoalan ekologis yang selama ini menjadi perhatian publik. Namun, aparat tetap bersikeras menghentikan pemutaran.
Alasannya, isi poster dan film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik.
Pihak militer juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama.
Hasil negosiasi hanya mengizinkan sesi diskusi berlanjut, sementara pemutaran film harus dihentikan.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam keras tindakan tersebut. Baginya, ini bukan sekadar pembubaran acara, melainkan pembatasan hak konstitusional warga.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga,” ujar Yunita.
“Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia menilai kehadiran aparat sejak awal, beserta tindakan pendokumentasian, menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis.
“Cara-cara represif seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu,” bebernya.
“TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan masuk terlalu jauh mengintervensi kegiatan sipil, diskusi publik, maupun kerja-kerja kebudayaan,” tambahnya.
AJI Ternate juga menolak alasan potensi konflik. Menurut mereka, kegiatan berlangsung damai dan tidak berisi provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan terhadap diskusi dan film dokumenter,” kata Yunita.
Pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang, pemutaran film resmi dihentikan. AJI dan masyarakat sipil berjanji akan menyikapi peristiwa ini karena dinilai mencederai kebebasan pers dan hak publik berdiskusi.
