Boltim, aksaranews.com – Bupati Bolaang mongondow timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto mengikuti Rapat Paripurna DPRD Boltim dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Boltim, Jumat (16/09/2022).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Boltim, Fuad S. Landjar, SH., Wakil Ketua DPRD Boltim, Medy Lensun, ST., Wakil Ketua DPRD Boltim, Muhammad Jabir, dan anggota DPRD Boltim serta Jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Bupati Sachrul Mamonto dalam sambutannya menyebut proses pembahasan KUA-PPAS perubahan tahun 2022 diperhadapkan dengan kondisi pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang saat ini telah mendekati endemi dan penanganan inflasi yang mungkin terjadi karena kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Maka diperlukan upaya-upaya penanganan cepat dan tepat, dimana Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Menteri keuangan (PMK) nomor 134 tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
“Sehingga Pemerintah daerah diwajibkan untuk menganggarkan belanja wajib sosial yang penggunanya untuk pertama pemberian bantuan sosial, kedua penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi, sehingga dengan demikian dapat meringankan beban masyarakat,” kata Sachrul Mamonto.
Sachrul juga mengatakan, penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara merupakan tindak lanjut dari perubahan RKPD tahun 2022, dan didasari peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan antara Banggar dengan TAPD sebagai salah satu mekanisme sebelum penandatanganan nota kesepahaman, kiranya apa yang telah kita usahakan dapat menjadi nilai ibadah yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Bolaang mongondow timur yang kita cintai,” ujarnya.
Sachrul pun berharap, dalam setiap proses penyusunan perubahan APBD Pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pihak legislatif, agar setiap tahapan penyusunan perubahan APBD dapat berjalan dengan baik .
“Peran aktif dari pihak eksekutif tentunya sangat diperlukan sehingga proses ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan,” pungkas Sachrul Mamonto.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi
