Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir Triwulan I 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya, Nusron menyebut realisasi anggaran menunjukkan tren positif dan diyakini akan terus meningkat seiring percepatan program di lapangan.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Selain anggaran, Nusron juga memaparkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan.
Sejumlah program telah berjalan, seperti pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. Namun, menurutnya, hal tersebut bukan disebabkan kendala, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mencapai target kinerja tahun 2026, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, khususnya Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja kementerian.
“Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat, serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar kinerja kementerian terus dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Zulfikar.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
