Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuntaskan 90,8 persen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini mengantarkan ATR/BPN meraih penghargaan dari BPK.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi audit sejak 2013.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Dalu Agung Darmawan usai penganugerahan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).
Ia menjelaskan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan pengelolaan aset, hingga pembenahan administrasi pertanahan.
Dalam pelaksanaannya, ATR/BPN juga memperkuat koordinasi lintas unit kerja serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain. Upaya ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian temuan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola.
“Kita berharap seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti apabila ada rekomendasi yang perlu diselesaikan, baik dari BPK maupun dari pengawasan internal. Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain,” ungkap Dalu Agung Darmawan.
Sejak 2013, terdapat sekitar 1.300 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah menyelesaikan 1.180 rekomendasi. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak yang secara konsisten mempercepat proses tindak lanjut.
Penyelesaian rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dalam kegiatan yang turut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. Hadir pula Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi serta Kepala Biro Keuangan Kartika Sari.
