Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mensertipikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus menjaga kawasan strategis di wilayah perbatasan Indonesia.
Direktur Penatagunaan Tanah Muhammad Tansri mengatakan, sertipikasi tanah di pulau kecil terluar tidak sekadar menghasilkan dokumen hak atas tanah. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penataan kawasan dan perlindungan wilayah strategis negara.
“Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujar Muhammad Tansri di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Tansri, program sertipikasi mencakup bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau kecil berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Program ini juga bertujuan melindungi aset negara, menjamin hak masyarakat pesisir, dan mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Dari jumlah tersebut, 87 pulau telah bersertipikat, sedangkan sisanya masih dalam proses sertipikasi.
Sementara itu, data Direktorat Penatagunaan Tanah yang dihimpun dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Indonesia memiliki 17.343 pulau kecil.
Sebanyak 15.977 pulau belum memiliki bidang tanah yang disertipikatkan, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi. Kategori pulau kecil mencakup pulau dengan luas paling besar 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
“Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertipikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia,” ungkap Muhammad Tansri.
Tansri menjelaskan, sertipikat tersebut bukan bukti kepemilikan atas satu pulau secara keseluruhan, melainkan hasil pendaftaran bidang-bidang tanah di pulau tersebut.
Pendataan dan sertipikasi bidang tanah membantu pemerintah mengidentifikasi penguasaan tanah secara hukum serta meminimalkan potensi klaim dari pihak asing.
Melalui data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pemerintah dapat memetakan kondisi pertanahan, mengantisipasi konflik, dan memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak.
“Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkas Muhammad Tansri.
