Sleman, aksaranews.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengingatkan insan pertanahan agar tidak hanya menguasai peta dan teknologi.
Mereka juga harus memahami manusia, sejarah, dan kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan itu disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada wisuda, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (05/09/2026).
Menurut Sri Sultan, tanah di Indonesia bukan sekadar hamparan fisik. Tanah menjadi bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi kehidupan masyarakat.
Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu, pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat.
Sri Sultan mencontohkan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawana yang mengajarkan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip serupa juga tercermin dalam berbagai tata kelola tanah di Nusantara.
Di Minangkabau, misalnya, terdapat prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab lintas generasi. Di Bali, sistem subak menghubungkan tanah, air, pertanian, dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana.
Sementara di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dapat menjadi ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial masyarakat adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Ia menilai ilmu pertanahan tidak berhenti pada aspek teknis. Ilmu tersebut juga berkaitan dengan manusia, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Sri Sultan kemudian meminta para lulusan membawa ilmu dan kompetensinya ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Ia mengingatkan bahwa setiap berkas pertanahan yang tampak rutin dapat menyangkut kehidupan dan harapan seseorang.
Setiap pengukuran, kata dia, harus menjadi jalan menuju kepastian. Setiap pemetaan harus mendorong keteraturan, sedangkan pelayanan pertanahan harus berkontribusi pada ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.
