Pulau Morotai,aksaranews.com – Kepala SMA Negeri 4 Bere-Bere, Daryatmo Safar, buka suara terkait tunggakan honor petugas kebersihan sekolah yang belum terbayarkan hingga kini. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan akibat kelalaian kepemimpinannya, melainkan dampak langsung dari dugaan penggelapan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp150 juta yang disebut dilakukan oleh mantan kepala sekolah, Azhar Awat.
Daryatmo Safar, masalah keuangan yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya membuat pihak sekolah kesulitan mengalokasikan anggaran untuk berbagai keperluan, termasuk hak tenaga kebersihan.
“Saya sudah sampaikan ke tenaga kebersihan, ke Ibu Aji, nanti saya upayakan agar hak dia terbayar selama 4 bulan yang tertunda, saat dana BOSP yang berikut,” ujar Daryatmo saat dikonfirmasi di sekolah pada Sabtu (23/5/2026).
Pihak sekolah sebenarnya berencana membayarkan honor tersebut melalui Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) tahap pertama tahun 2026. Namun, rencana itu batal lantaran adanya aturan baru dalam petunjuk teknis dari pemerintah provinsi yang melarang alokasi dana BOSDA untuk keperluan tersebut.
“Awalnya honor untuk petugas kebersihan direncanakan akan dialokasikan dari dana BOSDA tahap 1 tahun 2026 ini. Hanya saja untuk BOSDA periode pertama tahun ini, sesuai juknis, hal itu sudah tidak dibolehkan lagi,” paparnya
Menurut Daryatmo, RKA BOSDA tahap 1 tahun 2026 yang kami buat yang di dalamnya terdapat alokasi pembayaran honorarium petugas kebersihan dicoret oleh Koordinator BOSDA Dikbud Provinsi karena menyalahi prosedur juknis. Akhirnya kami berinisiatif untuk menganggarkan lewat BOSP tahap 2 periode Juli-Agustus 2026 berikut.
Menurut Daryatmo, ketersediaan dana BOSP pun diklaim sudah tidak normal. Sebagian besar anggaran dikabarkan hilang akibat dugaan penyalahgunaan yang dilakukan mantan pimpinan sekolah itu.
“Sedangkan Dana BOSP sebagian besar sudah digelapkan oleh mantan kepala sekolah Azhar Awat sebesar Rp150 juta termasuk di dalamnya anggaran untuk pembayaran honor petugas kebersihan,” ucapnya.
Sementara itu, Situasi ini memaksa Daryatmo untuk sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan terkait keuangan agar tidak menimbulkan masalah hukum baru.
“Saya sebagai kepala sekolah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan keuangan sekolah karena bisa mendapat temuan jika mengalokasikan anggaran tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Meski berat memikul beban masalah warisan tersebut, Daryatmo memastikan tetap berupaya menyelesaikan hak tenaga kebersihan. Pembayaran akan segera dilakukan begitu posisi keuangan dan administrasi sekolah kembali stabil.
