Boltim  

Anggaran Boltim 2026 Menyusut, TKD ASN Terancam Turun

Boltim, aksaranews.com Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) harus bersiap menghadapi tahun anggaran yang lebih serius.

Pasalnya, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026 dipastikan turun Rp130 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE, MM., mengungkapkan, alokasi TKDD tahun 2025 sebesar Rp537 miliar akan menyusut menjadi hanya Rp406 miliar pada tahun depan.

“Perlu disampaikan bahwa ini secara nasional karena tahun depan kegiatan fisik sama sekali tidak ada. Konsekuensinya, kalau anggaran berkurang, otomatis program kegiatan SKPD juga berkurang, termasuk TKD,” ujar Oskar dalam apel pagi di halaman belakang Kantor Bupati Boltim, Senin (6/10/2025).

Bupati Oskar Manoppo saat menyampaikan sambutan saat apel pagi di halaman belakang Kantor Bupati Boltim, Senin (6/10/2025).

Bupati Oskar menambahkan, penurunan ini akan berdampak pada sejumlah rencana kegiatan dan alokasi tunjangan kinerja daerah (TKD).

“Tahun depan TKDD tinggal 406 miliar, ditambah PAD 17 miliar dan bagi hasil provinsi, total cuma 435 miliar dengan asumsi defisit sekitar 7 miliar,” jelasnya.

Oskar menegaskan, kemampuan keuangan daerah akan menjadi acuan utama dalam menentukan besaran TKD bagi pimpinan SKPD, camat, hingga kepala bidang.

“Di tahun depan akan dikaji lagi besaran TKD seluruh pimpinan SKPD karena TKD hanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah menyesuaikan program kerja dan menjaga efisiensi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan anggaran terbatas.

Penurunan dana transfer ini bukan hanya dialami di Kabupaten Boltim. Secara nasional, APBN 2026 menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, turun sekitar Rp155 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp848 triliun.

Sebagai informasi, dana TKD mencakup berbagai komponen, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa. Seluruhnya menjadi penopang utama anggaran daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

"Mau Berita Terbaru Lainnya dari aksaranews.com? Yuk Follow Kami di Google News"