Boltim, aksaranews.com — Rendahnya realisasi APBD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) hingga April 2025 menjadi perhatian serius, terlebih dengan arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran, percepatan belanja produktif, serta penguatan otonomi daerah.
Dalam menghadapi situasi ini, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diterapkan Pemerintah Kabupaten Boltim di bawah kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku, agar serapan APBD membaik dan tetap sejalan dengan kebijakan pusat:
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah daerah perlu memperkuat basis PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Pelayanan berbasis daring dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan wajib pajak, sekaligus menekan kebocoran pendapatan.
Selain itu, diversifikasi sumber PAD, seperti pengembangan sektor pariwisata, pengelolaan aset daerah, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu dipercepat agar tidak bergantung penuh pada dana transfer pusat.
2. Reformasi Belanja Daerah
Sejalan dengan arahan efisiensi nasional, Boltim perlu menyusun kembali skala prioritas belanja. Belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, pengadaan barang mewah, dan pembangunan infrastruktur yang belum mendesak bisa ditunda.
Sebaliknya, anggaran harus diarahkan pada belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan irigasi desa, peningkatan jalan produksi, layanan kesehatan, dan pendidikan vokasi.
3. Percepatan Proses Administratif
Seringkali lambatnya realisasi disebabkan oleh proses administrasi yang berbelit. Pemerintah Boltim perlu mengadopsi sistem perizinan dan pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) secara penuh untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelaksanaan proyek, serta menghindari potensi korupsi.
4. Sinergi Dengan Program Prioritas Nasional
Kabupaten Boltim harus lebih aktif menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan digitalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, peluang mendapatkan tambahan pendanaan dari program nasional juga semakin besar.
5. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Internal
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, dibutuhkan penguatan tim pengendalian internal. Evaluasi triwulanan secara ketat harus dilakukan, serta memberikan reward bagi SKPD yang berkinerja baik dalam penyerapan anggaran dan realisasi program.
6. Mendorong Partisipasi Publik
Pemerintah daerah perlu lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan media dalam forum-forum evaluasi anggaran, maka akan tercipta tekanan positif untuk meningkatkan akuntabilitas.
Kesimpulannya, efisiensi bukan hanya soal memotong anggaran, tetapi bagaimana menggunakan anggaran secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dengan mengikuti semangat reformasi kebijakan fiskal Presiden Prabowo, Boltim punya peluang besar untuk memperbaiki kinerja APBD dan mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
