Yogyakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kritik dan masukan masyarakat dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa, Nusron menilai pejabat publik harus siap menerima kritik karena tugasnya adalah melayani kepentingan masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Dalam dialog yang digelar untuk memperingati Bulan Pancasila itu, Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut dia, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan publik.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan pancasila,” lanjut Menteri Nusron.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam itu juga bertepatan dengan Malam Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan tersebut, Nusron mengajak peserta menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri.
Ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Nusron mengatakan prinsip tersebut juga berlaku dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang harus terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujar Menteri Nusron.
Kopdar tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi di lokasi menjadi tidak kondusif.
Dalam kegiatan itu, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.
