Kotamobagu, aksaranews.com – Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan desa melalui keberhasilan uji coba (pilot project) implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Transaksi Non Tunai (TNT).
Program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Bank SulutGo (BSG) itu sukses diterapkan di Desa Pontodon Timur dan Desa Bungko.
Capaian tersebut menjadikan Kotamobagu sebagai daerah pertama di Sulawesi Utara dan daerah kedua di Pulau Sulawesi yang berhasil mengimplementasikan sistem digital tersebut.
Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu, Chelsia Paputungan, mengatakan keberhasilan itu tidak lepas dari dukungan Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat yang sejak awal mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan desa.
“Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota juga meminta kami untuk terus memperkuat koordinasi dengan Bank SulutGo sebagai mitra perbankan. Hal ini dilakukan agar implementasi sistem dapat berjalan dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Chelsia Paputungan.
Pada uji coba tersebut, Desa Pontodon Timur dan Desa Bungko berhasil melaksanakan transaksi pemindahbukuan melalui integrasi aplikasi Siskeudes Transaksi Non Tunai dengan sistem Cash Management System (CMS) Bank SulutGo.
Penerapan sistem ini diharapkan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien karena seluruh transaksi tercatat secara digital.
Chelsia menegaskan, keberhasilan pilot project menjadi langkah awal untuk memperluas penerapan sistem ke seluruh desa di Kota Kotamobagu.
“Kami berharap seluruh pemerintah desa dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga penerapan transaksi non tunai dapat berjalan optimal. Sistem ini akan semakin memperkuat keamanan dalam pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Kota Kotamobagu juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada seluruh pemerintah desa selama masa transisi menuju sistem transaksi non tunai.
