Palangka Raya, aksaramews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pertanahan untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat.
Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (10/12/2025), ia menegaskan bahwa institusi pertanahan tidak boleh bekerja dengan pola lama jika ingin tetap relevan di tengah percepatan teknologi dan meningkatnya tuntutan publik.
Berbicara di hadapan para pejabat dan pegawai di Aula Kanwil BPN Kalteng, Nusron mengingatkan bahwa disrupsi bukan lagi ancaman jauh, melainkan realitas yang sudah berada di depan mata.
“Kita akan digulung disrupsi kalau tidak berbenah. Tidak ada ruang bagi pelayanan yang lambat, kaku, dan tidak adaptif,” ujarnya, menekankan urgensi transformasi layanan pertanahan.
Menurut Nusron, perubahan perilaku masyarakat yang menghendaki layanan cepat dan mudah, serta perkembangan teknologi yang terus melaju, menuntut aparatur pertanahan untuk meninggalkan pendekatan birokratis yang berbelit.
Ia menyebut kementerian yang dipimpinnya harus menjadi lembaga pelayanan publik yang modern, bersih, dan responsif bukan sekadar institusi administratif yang bergerak seadanya.
“Sebanyak 75 hingga 80 persen dari pekerjaan kita adalah pelayanan publik. Jika masyarakat berubah cepat, teknologi berubah cepat, tetapi kita tidak ikut berubah, maka institusi ini akan tertinggal dan kehilangan kepercayaan,” kata Nusron. Ia hadir di Kalteng didampingi Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 5 Desember 2025, total layanan pertanahan yang telah diberikan mencapai 8.370.694 layanan, dengan 76.289 di antaranya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 71.579 layanan di 2024. Kenaikan tersebut dianggap sebagai indikator bahwa permintaan publik terhadap layanan pertanahan terus tumbuh konsisten.
Peningkatan beban layanan, menurut Nusron, harus menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital dan penyederhanaan prosedur.
Ia mendorong jajarannya untuk bekerja lebih profesional dan tangkas sehingga ritme pelayanan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan, memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025.
Ia menekankan bahwa konsistensi peningkatan layanan tidak hanya dibangun dari penambahan volume pekerjaan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pengawasan, keakuratan data, dan penerapan standar kerja yang lebih efisien.
Pertemuan tersebut dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.
Kunjungan Nusron ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memperkuat transformasi pertanahan sebagai salah satu sektor pelayanan publik yang paling bersinggungan dengan masyarakat.
Tantangan utamanya kini bukan hanya memenuhi tingginya permintaan layanan, tetapi memastikan bahwa setiap proses berlangsung cepat, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan teknologi.
