Jakarta, aksaranews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menilai pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh.
Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan sekaligus memastikan program Reforma Agraria berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ossy menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan yang diselenggarakan Ombudsman RI secara daring, Jumat (23/10/2026).
“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, adalah salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Menurut Ossy, Reforma Agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi sebanyak 6.199.241 bidang tanah. Selain itu, pemerintah mengalokasikan 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk Reforma Agraria.
Program pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses juga telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Meski mencatat capaian tersebut, Ossy mengakui pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Persoalan itu meliputi ketersediaan tanah yang siap diredistribusikan karena status hukumnya, verifikasi calon penerima manfaat, kebutuhan dukungan lintas sektor untuk penataan akses, hingga penyelesaian konflik agraria.
“Inilah mengapa UU Reforma Agraria diterbitkan. Kami berharap dengan adanya UU yang baru dan hadirnya badan baru melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menyelesaikan isu tersebut sehingga Reforma Agraria dapat berjalan, bermanfaat dan berdaya guna,” ungkap Wamen Ossy.
Selain membahas Reforma Agraria, Ossy memaparkan upaya Kementerian ATR/BPN membenahi tata kelola pelayanan pertanahan. Menurut dia, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menghadirkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari sebagai bagian dari pembenahan tersebut.
“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan. Kita launching pada 17 Agustus 2026 lalu. Layanan Pengukuran Terjadwal ini sudah dilaksanakan di 466 Kantor Pertanahan dan Layanan PERINTIS di 131 Kantor Pertanahan,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan narasumber dari BRAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sebanyak 400 peserta mengikuti kegiatan secara daring dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan jajaran Ombudsman RI.
