Jakarta, aksaranews.com — Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria membuka peluang pemulihan hak masyarakat atas tanah yang menjadi objek konflik agraria.
Mekanisme ini memungkinkan pengembalian hak kepada masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan atau penguasaannya, termasuk ketika persoalan muncul akibat ketidaksesuaian pencatatan aset negara.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, mengatakan pemulihan hak dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa masyarakat memiliki hak atas tanah yang disengketakan.
“Kalau pemulihan, misalnya, masyarakat itu sebenarnya dari nenek moyangnya sudah ada di situ, sudah menguasai, dan sudah dapat dibuktikan oleh lembaga ini. Berarti pencatatan asetnya yang salah. Haknya harus dikembalikan, dipulihkan,” ujar Embun Sari dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).
Menurut Embun, mekanisme tersebut menjadi penting ketika tanah yang dikuasai masyarakat tercatat sebagai aset negara, baik berupa barang milik negara atau daerah (BMN/BMD) maupun aset badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/D).
Dalam kondisi tertentu, persoalan pencatatan aset dan kewenangan antarlembaga selama ini menjadi kendala penyelesaian konflik agraria.
“Jadi dengan UU Pengaturan Reforma Agraria ini oleh lembaga dapat dilakukan pemulihan hak atas tanah yang selama ini tidak dapat dilakukan ATR/BPN. Karena, terkait dengan BMN, di mana ATR/BPN tidak memiliki kewenangan,” jelas Embun Sari.
Penerapan mekanisme pemulihan hak tetap memerlukan pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan dan perolehan tanah, bukti hak, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah pencatatan aset sesuai dengan kondisi dan bukti hukum yang ada.
UU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan konflik agraria secara terstruktur dan berkeadilan.
Regulasi ini juga diharapkan memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus memastikan kepentingan negara tetap diperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian konflik pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan instansi terkait, terutama dalam kasus yang terkendala pencatatan aset serta pembagian kewenangan antarlembaga.
