Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono mengatakan, kementeriannya terus menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini,” ujar Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data periode 2024–2025, Kementerian ATR/BPN mencatat 5.652 kasus pertanahan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.135 kasus atau 37,77 persen telah diselesaikan, sedangkan 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Pada periode 2025–2026, kementerian menerima 4.102 kasus pertanahan. Sebanyak 883 kasus telah diselesaikan, sementara 3.219 kasus atau 78,47 persen masih dalam proses penanganan.
Iljas menegaskan, penyelesaian kasus membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak agar prosesnya berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
“Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini adalah bagian penting, yang bisa memastikan waktu penanganan kasus pertanahan berjalan efektif,” tutur Iljas.
Selain menangani sengketa dan konflik, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pertanahan, terutama praktik mafia tanah. Salah satu langkahnya melalui kerja sama dengan Satgas Anti-Mafia Tanah.
Upaya tersebut berhasil mencegah potensi kerugian negara hingga Rp 23,3 triliun dan menyelamatkan 14.315,36 hektare tanah. Nilai kerugian yang berhasil dicegah terdiri atas real loss sebesar Rp 7,45 triliun, potential loss Rp 12,17 triliun, dan fiscal loss Rp 3,74 triliun.
Kementerian ATR/BPN mengarahkan langkah pencegahan ini untuk melindungi hak masyarakat, menjaga pemanfaatan tanah, serta menghindari kerugian ekonomi dan berkurangnya penerimaan negara.
Iljas berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan penanganan kasus pertanahan selama periode Kabinet Merah Putih, yang berlangsung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026.
“Kami berharap langkah ini dapat semakin menjamin perlindungan hak atas tanah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan,” pungkas Iljas.
