Transformasi Layanan Publik Jadi Agenda Utama Rakernas ATR/BPN 2025

Transformasi Layanan Publik Jadi Agenda Utama Rakernas ATRBPN 2025

Jakarta, aksaranews.com – Transformasi layanan publik menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (09/12).

Forum nasional tahunan ini menempatkan isu integritas sebagai fondasi utama pembenahan pelayanan pertanahan di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dari masyarakat.

Mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, Rakernas menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa integritas bukan sekadar konsep normatif, melainkan prasyarat fundamental untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusianya, tentang kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujarnya di hadapan ratusan pejabat ATR/BPN.

Ia menambahkan bahwa dua prinsip lain transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam mengukur profesionalisme aparatur serta kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Menurut Wamenkumham, publik berhak mendapatkan akses informasi yang terbuka mengenai proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme penyelesaian layanan.

Tanpa keterbukaan, kata dia, sulit bagi masyarakat merasakan kehadiran negara yang semestinya menyelesaikan persoalan mereka secara cepat dan tepat.

Edward juga menyoroti digitalisasi sebagai elemen kunci dalam memperkuat transparansi.

Di tengah percepatan transformasi digital pemerintah, ia memandang akuntabilitas harus ditopang oleh sistem yang terdokumentasi dan mudah diakses masyarakat.

“Akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan publik dengan SOP yang jelas dan dapat diakses masyarakat,” tegasnya.

Kementerian ATR/BPN sendiri tengah mengembangkan Zona Integritas melalui penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai standar etika dan operasional di seluruh lini.

Integritas, ujar Edward, hanya akan bermakna ketika diwujudkan melalui kejujuran, kedisiplinan, serta pengawasan yang efektif di lapangan.

Pada sesi pembukaan Rakernas, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengingatkan bahwa integritas tidak boleh berhenti pada penghargaan semata.

Ia menyampaikan peringatan keras terhadap seluruh jajaran untuk menghindari penyimpangan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK, tetapi di lapangan ditemukan praktik aneh-aneh, tidak usah menunggu aparat penegak hukum. Saya tindak tegas langsung,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi akan menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi internal.

Nusron juga menyatakan bahwa predikat WBK akan menjadi salah satu faktor strategis dalam proses mutasi dan promosi ASN di lingkungan ATR/BPN.

Ia menilai insentif semacam itu diperlukan agar budaya integritas benar-benar melekat dalam kinerja birokrasi.

“Ini menjadi fast track untuk mutasi maupun promosi, asal benar-benar WBK benar,” katanya.

Rakernas 2025 diikuti jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, kepala kantor wilayah BPN provinsi, hingga kepala kantor pertanahan dari berbagai daerah.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang lebih bersih, transparan, serta dipercaya publik.

"Mau Berita Terbaru Lainnya dari aksaranews.com? Yuk Follow Kami di Google News"