Kotamobagu, aksaranews.com — Kejaksaan Negeri Kotamobagu, didampingi penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melaksanakan tahapan lanjutan eksekusi putusan pengadilan terhadap terdakwa Erni Junaidi (EJ).
EJ dinyatakan bersalah melanggar Perda Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait penggunaan Ruko E-6 di Pasar 23 Maret.
Eksekusi dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025, dan dipimpin langsung Jaksa Eksekutor Agung bersama tiga anggota tim Kejaksaan serta penyidik Satpol PP Kota Kotamobagu.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Jaksa Eksekutor melakukan dialog intensif dengan terdakwa guna menjelaskan amar putusan, kewajiban hukum, serta konsekuensi pidana yang harus dijalani.
Dengan mempertimbangkan respons terdakwa, Jaksa Eksekutor memutuskan untuk tidak membawa EJ pada hari tersebut.
Langkah ini ditempuh sebagai pendekatan persuasif agar terdakwa memahami secara utuh putusan pengadilan dan konsekuensi hukumnya.
“Pendekatan persuasif ini dilakukan agar terdakwa benar-benar memahami isi putusan dan menyadari konsekuensi hukuman yang harus dijalani, serta sebagai penegasan bahwa eksekusi akan tetap berjalan pada jadwal berikutnya,” ujar perwakilan Kejaksaan.
EJ dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/Pid.C/2025/PN Ktg berupa denda Rp20 juta subsider 20 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu dua bulan.
Dengan berakhirnya batas waktu pembayaran, proses eksekusi kini memasuki tahap akhir oleh pihak Kejaksaan.
Kasat Pol PP Kota Kotamobagu mengapresiasi kelancaran proses di lapangan.
“Hari ini torang dari Satpol PP mendampingi pihak eksekutor kejaksaan untuk lakukan eksekusi Putusan Pengadilan pa Terdakwa EJ. Proses tadi boleh jalan dengan baik, aman, deng Terdakwa so ba dengar langsung penjelasan putusan dari Jaksa Eksekutor. Langkah selanjutnya torang serahkan pa kejaksaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Kotamobagu, Aryono Potabuga, menilai penegakan hukum yang konsisten berdampak positif pada kepatuhan penyewa ruko.
“Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsisten membuat para penyewa ruko semakin tertib. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dan ketertiban pembayaran retribusi,” jelas Aryono.












