Bolmong, Asaranews.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, menghadiri rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM).
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi layanan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow. Rapat digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, Kamis (29/01/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi penyusunan Raperda antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan tim Kementerian Hukum.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak memfokuskan diri pada penyelarasan substansi Raperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulasi ini juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan air bersih yang semakin kompleks di daerah.
Dony Lumenta menegaskan bahwa perubahan Perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran PDAM sebagai penyedia layanan dasar. Menurutnya, regulasi yang matang akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan upaya bersama antara pemerintah daerah dan Kemenkumham untuk memastikan Raperda ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberi arah yang jelas dalam peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat,” ujar Lumenta usai rapat.
Ia menambahkan, perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan distribusi air bersih bagi seluruh warga Bolaang Mongondow.
Lebih lanjut, Lumenta menilai keterlibatan berbagai pihak sejak tahap perumusan akan mempercepat proses legislasi, sehingga Raperda dapat segera dibahas di DPRD dan diimplementasikan.
Sementara itu, Hendrik Pagiling menyatakan dukungan penuh terhadap penyempurnaan Raperda tersebut. Ia menekankan bahwa harmonisasi regulasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola layanan dasar publik, dan Kemenkum hadir untuk memberikan asistensi hukum agar produk hukumnya kuat serta berdaya guna,” tuturnya.
Rapat ini turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, tim penyusun Raperda dari Pemkab Bolmong, serta para staf ahli dan narasumber dari Kemenkum. Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah masukan teknis untuk memperkuat naskah akademik dan substansi perubahan Perda.
Usai proses pengharmonisasian, Raperda akan dikembalikan ke DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow guna memasuki tahapan pembicaraan tingkat I sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Joe/Adve)
