Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Di dalam KP2B terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dilindungi agar tidak berubah fungsi.
“Untuk sementara, target kami (revisi) tiga bulan ini. Kita targetkan awal tahun 2026 sudah clean and clear. Kami di ATR/BPN pro ketahanan pangan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang RTRW di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (18/11/2025).
Ia meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengklarifikasi lahan baku sawah (LBS) maksimal hingga Februari 2026.
Temuan tersebut menjadi dasar revisi RTRW untuk memasukkan KP2B sebesar 87% dari total LBS, sesuai target RPJMN 2025–2029.
Dari 38 provinsi di Indonesia, enam provinsi telah memasukkan alokasi KP2B sebesar 87% dalam RTRW tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebanyak 19 provinsi sudah memiliki KP2B, tetapi belum mencapai target 87%, sementara 13 provinsi masih belum mencantumkan KP2B dalam RTRW.
Nusron juga menegaskan revisi ini penting untuk menjaga lahan pangan secara nasional.
“Harapan kami, peta (RTRW) ini berada dalam satu deliniasi yang sama sehingga ke depan ada kepastian mana yang boleh dan tidak boleh (alih fungsi lahan),” katanya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai penataan ulang lahan persawahan menjadi langkah penting mencegah alih fungsi.
Ia menegaskan dukungan penuh Kemendagri bersama ATR/BPN untuk mengawal percepatan revisi RTRW di daerah.
Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, perwakilan BIG, serta BMKG. Menteri Nusron ikut didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN.
