Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Masyarakat yang mengikuti PTSL rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membayar BPHTB. Memang ini butuh kelihaian Kepala Kanwil BPN maupun Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan komunikasi dengan bupati/wali kota,” ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Nusron menegaskan, dirinya terus berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah untuk memastikan pembebasan BPHTB demi kelancaran program PTSL.
“Saya setiap kunjungan ke daerah juga selalu membawa pesan kepada gubernur, ini kan untuk kepentingan masyarakat mereka,” ujarnya.
Sebagai langkah percepatan, Nusron juga menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan audit PTSL di seluruh Kantor Pertanahan.
“Tim Itjen nanti melakukan audit hambatan penyelesaian PTSL berdasarkan kategori yang sudah disusun, agar dapat segera diselesaikan,” katanya.
Rapat Pimpinan ini turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi secara daring.
