Manado, Aksaranews.com — Teka teki pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 kota Manado akhirnya terjawab sudah, setelah hampir sebulan terjadi tarik ulur antara pihak legislatif maupun eksekutif.
Lembaga DPRD Manado yang berisikan 40 orang yang katanya merupakan wakil rakyat ini, malah telah membuat sebuah sejarah kelam, dimana baru untuk pertama kalinya menolak untuk membahas pembasan APBD-P yang didalamnya tertuang banyak program strategis dari Pemkot Manado, seperti Gaji THL, burus sampah, dana lansia, rohaniawan, serta dana duka.
DPRD Manado menolak membahas APBD-P ini dengan alasan draft KUA PPAS yang di masukan oleh pihak eksekutif telah kadaluarsa.
Hal ini terlihat dari pengetukan palu dari pimpinan DPRD Manado, Aaltje Dondokambey dan penandatanganan berita acara secara bersama, Jumat (23/10/2020) di ruang Paripurna DPRD Manado.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah kota Manado, Micler C.S Lakat SH, MH yang juga selaku ketua TAPD ini, sangat menyesali penolakan pembahasan dari DPRD Manado ini.
“Kami sangat menyesali keputusan DPRD ini, kami disini memperjuangkan hak orang banyak, kesejahteraan orang banyak, tapi mereka DPRD yang dipilih oleh rakyat, malah membuat rakyat menderita dengan tidak dilanjutkannya pembahasan APBD-P ini,” tuturnya.
Sementara itu, Legislator dari partai Perindo, Revani Parasan mengatakan bahwa, hanya ada dua fraksi yang ngotot untuk pembahasan ini dilanjutkan, yaitu fraksi NasDem serta fraksi Golkar.
“Ini aneh, penolakan yang tidak mendasar. Dan ini menjadi duka rakyat Manado. Kalau ada yang dianggap keliru, kan dewan punya hak budgeting dan hak pengawasan. Tapi kami Fraksi Nasdem menduga penolakan dari empat fraksi ini karena tahun politik Pilwako Manado,” ucap Revani Parasan yang juga merupakan bagian dari fraksi NasDem.
Pewarta: Dimas | Editor: Redaksi
