Manado, aksaranews.com – Sejumlah jamaah Masjid Fisabilillah, Perumahan GPI, Mapanget, Manado, menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan pengurus Badan Takmir Masjid (BTM) periode 2025-2028.
Jamaah menilai proses musyawarah pemilihan pengurus BTM tersebut tidak prosedural. Mereka juga menduga terdapat musyawarah yang tidak melibatkan jamaah secara luas serta mempertanyakan keterbukaan mengenai Surat Keputusan (SK) kepengurusan BTM.
Perwakilan jamaah menyebut keberatan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget dan Kelurahan Bengkol.
Mereka meminta hasil musyawarah dibatalkan dan pemilihan ulang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh komponen jamaah.
Keberatan tersebut kemudian ditindaklanjuti KUA Kecamatan Mapanget melalui mediasi.
Pertemuan pertama menghadirkan perwakilan jamaah sebagai pengadu dan pengurus BTM terpilih sebagai teradu. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mapanget dan Lurah Bengkol turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Namun, pertemuan pertama belum menghasilkan keputusan setelah pihak teradu meninggalkan ruang mediasi.
Pertemuan kedua berlangsung di Kantor Mapolsek Mapanget. Pertemuan itu dihadiri perwakilan jamaah, Anis, Kepala KUA Mapanget, Kapolsek Mapanget, Ketua BTM terpilih, serta sejumlah pihak lainnya.
Pertemuan tersebut juga belum menghasilkan solusi atas persoalan yang dipersoalkan jamaah.
“Kami menduga ada manipulasi dalam proses musyawarah tersebut. Tidak ada undangan rapat pembentukan panitia pemilihan BTM, Undangan tidak disebarkan secara terbuka baik kepada jamaah, tokoh agama, tokoh Masyarakat, kepala lingkungan, bahkan tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada pihak KUA maupun Kelurahan perihal waktu pelaksanaan pemilihan BTM, yang kami ketahui hanya ada undangan majelis taklim melalui pemberitahuan group WhatsApp, kami kaget tiba-tiba pengurus BTM baru sudah terbentuk,” ujar salah satu jamaah.
Lebih lanjut, menurutnya SK kepengurusan yang seharusnya menjadi dokumen publik wajib diketahui jamaah atau khalayak ramai, namun justru disembunyikan.
“Baru akhir-akhir ini ketika konflik sudah mulai memuncak barulah SK yang dikeluarkan oleh Kelurahan bengkol beserta surat-surat lainnya baru diberikan kepada Jamaah,” ungkap perwakilan jamaah yang enggan disebutkan namanya.
Jamaah menilai proses tersebut tidak mencerminkan keterbukaan dan musyawarah mufakat dalam pengelolaan masjid. Mereka berharap pihak terkait dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan agar tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diturunkan, panitia musyawarah maupun pengurus BTM Masjid Fisabilillah yang baru belum memberikan keterangan resmi mengenai tudingan tersebut.
Jamaah berharap Kementerian Agama Kota Manado dapat membentuk tim untuk menelusuri persoalan pemilihan BTM dan membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
