Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi sejumlah program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang pada momentum 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Program tersebut mencakup pendaftaran tanah, sertipikasi aset, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN), penguatan tata ruang, hingga perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan akselerasi dilakukan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
“Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan juga terus kita akselerasi. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah. Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat 181% dari tahun 2017 ketika Program PTSL mulai dijalankan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Sertipikasi juga menyasar aset negara, tanah wakaf, dan rumah ibadah. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Tiga Juta Rumah.
“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting, masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” ujar Menteri Nusron.
Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah
Kementerian ATR/BPN juga menjalankan Reforma Agraria untuk mendorong keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Hingga 2026, Reforma Agraria telah menetapkan redistribusi sebanyak 6.198.538 bidang tanah dengan luas mencapai 4.391.091,68 hektare.
Sementara itu, pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan PSN telah mencapai 74,35 persen atau 158.949 bidang. Dari sisi luasan, realisasinya mencapai 22.635,79 hektare atau 60,15 persen.
Perkuat Tata Ruang dan LP2B
Nusron juga menekankan pentingnya tata ruang sebagai instrumen pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Ia mendorong penyusunan RDTR dengan memperhatikan risiko bencana dan menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai.
“Hingga saat ini, telah diterbitkan 688 Perda/Perkada/Permen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 577 RDTR di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” ungkapnya.
Untuk melindungi LP2B, data berdasarkan usulan pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 87,63 persen. Angka itu melampaui target 87 persen dalam RPJMN 2029.
“Namun, pekerjaan kita belum selesai. Seluruh data LP2B tersebut harus segera diintegrasikan secara utuh ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mudah dialihfungsikan. Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” pungkas Menteri Nusron.
