Gorontalo, aksaranews.com – Sertipikat tanah memberikan kepastian hukum bagi rumah ibadah sekaligus rasa aman bagi jemaat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
Hal itu dirasakan Reinne Febriana Koraag, Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, setelah menerima sertipikat tanah rumah ibadah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Sertipikat ini sangat dirindukan oleh jemaat gereja. Biasanya masyarakat harus urus sendiri, tapi khusus program sertipikat rumah ibadah dan wakaf pemerintah yang cari. Terlebih kami di sini golongan kecil, tapi keberadaan kami selalu diterima. Eksistensi kami diakui dan kami bisa beribadah dengan aman,” ungkap Reinne Febriana Koraag, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Reinne mengatakan sejumlah jemaat sempat ragu ketika Kantah Kabupaten Pohuwato menyampaikan program sertipikasi rumah ibadah dan meminta mereka melengkapi berkas serta persyaratan. Namun, proses tersebut terus berjalan hingga sejumlah rumah ibadah akhirnya memperoleh sertipikat.
“Saat saya menyampaikan, banyak yang pesimis. Ternyata hari ini saya bisa pegang sertipikat umat, ini sangat luar biasa,” tuturnya.
Empat Tanah Rumah Ibadah Bersertipikat
Dalam kesempatan tersebut, Reinne mewakili pihak gereja menerima sertipikat untuk Gereja Katolik Santo Aloisius Londoun, Gereja Katolik Santo Paulus Kelapa V, Gereja Katolik Santo Yosef Randangan, serta tanah Gereja di Banuroja.
Kepala Kantah Kabupaten Pohuwato Abdul Rasyid menyerahkan langsung sertipikat tersebut kepada Reinne.
Menurut Reinne, sertipikasi tanah rumah ibadah bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi. Sertipikat memberikan kepastian hukum bagi umat dalam menggunakan tanah untuk kegiatan peribadatan.
“ Apa yang sudah dibuat saat ini memang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat,” ujarnya.
57.032 Bidang Sudah Bersertipikat
Hingga September 2026, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 57.032 bidang atau 56 persen dari target 101.465 bidang tanah rumah ibadah telah bersertipikat. Sementara 44.433 bidang atau 44 persen masih belum bersertipikat.
Capaian tersebut menunjukkan proses pemberian kepastian hukum terhadap tanah rumah ibadah masih terus berlangsung.
Kementerian ATR/BPN terus mendorong program sertipikasi agar semakin banyak tanah keagamaan memiliki status hak atas tanah yang jelas.
Reinne mengajak pengelola rumah ibadah dan pemilik tanah keagamaan memanfaatkan program tersebut.
“Saya mengajak kepada kita semua untuk merespons program pemerintah, dalam hal ini dari BPN. Ini program yang sangat bagus sekali. Sangat menguntungkan bagi kita, terlebih pemilik tanah-tanah keagamaan. Di mana kita dipermudah untuk mengurus kepastian hukum,” pungkas Reinne Febriana Koraag.
