Jakarta, aksaranews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ia mengatakan Kementerian ATR/BPN akan bersikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang berlangsung.
“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Ossy mengatakan pihaknya tidak akan berspekulasi mengenai substansi perkara maupun kronologi kejadian sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti akan menyampaikan secara resmi,” ucap Wamen Ossy.
Di tengah proses hukum tersebut, Kementerian ATR/BPN memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan. Koordinasi antarpimpinan juga terus dilakukan untuk menjaga integritas dan keberlangsungan pelayanan publik.
“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Wamen Ossy.
Untuk memastikan layanan tidak terganggu, jajaran Kementerian ATR/BPN melakukan pengecekan langsung ke sejumlah Kantor Pertanahan. Ossy menyebut pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang berjalan normal.
“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN sebelumnya juga menyatakan akan menunggu informasi resmi dari APH sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
