Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengubah struktur organisasi Kantor Pertanahan (Kantah) dari pendekatan sektoral atau tematik menjadi berbasis wilayah.
Perubahan yang mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 itu menjadi bagian dari transformasi organisasi untuk mempercepat pelayanan dan menangani persoalan pertanahan secara lebih terintegrasi di daerah.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, perubahan tersebut mengakhiri pola kerja yang sebelumnya terpisah berdasarkan bidang atau seksi.
“Model organisasi kita ubah dari yang semulanya terkotak-kotak, ada seksi pengukuran, ada seksi penetapan hak, seksi penataan, seksi pengadaan tanah, seksi sengketa, sekarang tidak model begitu. Seksi satu, membawahi lingkungan kewilayahan kecamatan sehingga Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi pertanahan dan situasi pertanahan di wilayahnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat Launching Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).
Menurut Nusron, transformasi ini tidak hanya mengubah struktur organisasi, tetapi juga pola kerja jajaran Kantah dalam melayani masyarakat. Setiap unit diharapkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kondisi dan persoalan pertanahan di wilayah tanggung jawabnya.
“Ini cara untuk mempercepat layanan, baik pengukuran, penetapan hak, maupun peralihan hak, serta cara cepat untuk mendeteksi persoalan,” ungkapnya.
Dengan pendekatan berbasis wilayah, Kantah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif. Sistem tersebut juga memungkinkan jajaran pertanahan mendeteksi persoalan lebih awal karena memiliki tanggung jawab langsung terhadap wilayah tertentu.
Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di 10 Kantah. Kesepuluh Kantah tersebut berada di Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, transformasi organisasi tersebut telah memiliki dasar regulasi. Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Kedua regulasi itu menjadi landasan penataan kelembagaan, termasuk pengaturan tugas, fungsi, kewenangan, dan alur kerja pelayanan di Kantah.
“Melalui transformasi organisasi berbasis wilayah, Kementerian ATR/BPN mendorong Kantah untuk bekerja lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Perubahan ini diharapkan dapat menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai persoalan pertanahan di daerah,” kata Dalu Agung Darmawan.
