Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perlindungan hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan melalui Webinar Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-XXIV/2026, Selasa (26/05/2026).
Kegiatan ini digelar untuk memberikan kepastian kepada ASN agar tidak ragu mengambil keputusan dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan program strategis nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan ASN harus tetap bekerja secara profesional dan tidak terjebak dalam ketakutan berlebihan saat menjalankan tugas.
“Ada putusan MK seperti ini, saya harap kita sebagai aparatur ATR/BPN harus bekerja dalam ruang-ruang yang positif. Jangan sampai kita berlebihan ragu dalam mengambil keputusan, menunda pelayanan karena terlalu hati-hati, atau memilih tidak bertindak meskipun masyarakat membutuhkan kepastian,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan pengaturan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pejabat dan ASN dalam pelaksanaan diskresi maupun keputusan administrasi.
Melalui putusan yang dibacakan pada 29 April 2026 itu, MK menyatakan frasa “kerugian negara” dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara”.
Menurut Dalu Agung Darmawan, pemahaman terhadap putusan tersebut harus dibarengi penguatan tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap SOP, serta tertib administrasi pertanahan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Saya juga tidak ingin mendengar adanya program strategis nasional yang mandek atau pelayanan masyarakat yang tersendat hanya karena jajaran kita memiliki rasa ketakutan atau sindrom takut dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Meski demikian, Sekjen ATR/BPN menegaskan putusan MK tersebut bukan menjadi ruang pembenaran untuk penyalahgunaan wewenang.
“Putusan ini memberikan ruang-ruang yang positif, bukan ruang pembenaran bagi penyalahgunaan wewenang. Tidak boleh ada pemahaman bahwa ini menjadi perlindungan mafia, tameng pelanggaran, atau legitimasi terhadap praktik-praktik yang menyimpang,” tegasnya.
Webinar yang diikuti lebih dari 700 pegawai itu menghadirkan Panitera Konstitusi Ahli Madya MK RI, Mardian Wibowo; akademisi dan pakar hukum keuangan negara, Yuli Indrawati; serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Rudy Alfonso.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.
