Ternate,aksaranews.com- Front Bersama Anti Korupsi Maluku Utara (FBAK-Malut) menuding DPRD Kota Ternate menyalahgunakan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif senilai Rp26,39 miliar selama 2024–2025.
Dana bersumber dari APBD kota itu dan dikelola Sekretariat DPRD lewat metode swakelola, terbagi dalam 66 item perjalanan dinas.
Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan, pada 2024 anggaran mencapai Rp13,15 miliar dari 34 paket, 11 di antaranya bernilai di atas Rp500 juta. Tahun 2025 alokasi naik jadi Rp13,24 miliar. FBAK-Malut menduga ada rekening bank BCA khusus yang menampung dana tersebut.
Pembengkakan ini jelas melanggar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen.
Selain soal anggaran, organisasi itu mempertanyakan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD. BK telah memeriksa tujuh anggota dewan-Julfikar Hasan, Najib Hi Talib, Hj Laila Ibrahim, Marni A Hadi, Irawati Nurman, Sartini Hanafi, dan Bahtiar Mole Taner-terkait dugaan suap izin bangunan Vila Lago Montana milik pengusaha Agusti Thalib di kawasan sempadan Danau Laguna.
Peraturan tegas melarang pembangunan di kawasan itu, mulai dari UU Sumber Daya Air, PP Nomor 38/2011, hingga Permen PUPR 28/2025. Batas terlarang bangunan adalah 50–100 meter dari garis pasang tertinggi, demi menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.
FBAK-Malut juga mempersoalkan peran BPN Ternate soal status lahan bekas aset negara itu. Dinas PUPR sudah mengeluarkan surat peringatan kedua agar vila dibongkar dalam 14 hari, namun hingga kini tak ada tindakan. “Wibawa pemerintah dipermainkan pengusaha yang kebal hukum,” tegas koordinator aksi Juslan Hi Latif
Lanjut Juslan, Berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi, FBAK-Malut mengajukan tujuh tuntutan: memeriksa seluruh 30 anggota DPRD 2024–2029, mengungkap korupsi dana SPPD, meminta kejelasan tindak lanjut BK, audit izin dan sertifikat tanah vila, tim khusus cek pencemaran danau, penelusuran suap oleh KPK, serta pemecatan Sekwan DPRD dan Kadis PUPR Ternate.
Sementara itu, Juslan, dalam aksi ke empat kalinya menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat demi keadilan dan kepatuhan hukum di Maluku Utara.
