Antisipasi Penumpukan Berkas, ATR/BPN Uji Coba Layanan Ukur Tanah Terjadwal

ATR/BPN terapkan layanan pengukuran tanah terjadwal untuk percepat proses sertifikasi dan kurangi antrean berkas.

Jakarta, aksaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan dengan menerapkan sistem pengukuran tanah berbasis antrean terjadwal di Kantor Pertanahan.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, mengatakan sistem ini menjadi bagian dari transformasi layanan untuk mencegah penumpukan berkas.

“Kita tidak ingin (masalah berkas) berulang lagi seperti arahan Pak Menteri, maka teman-teman daerah sudah melakukan transformasi layanan survei dengan menerapkan antrean berjadwal. Uji coba ini sudah berjalan di 38 Kantor Pertanahan dan respons masyarakat cukup positif,” ujar Virgo Eresta Jaya dalam Rapat Pimpinan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/04/2026).

Ia menjelaskan, Layanan Pengukuran Terjadwal bertujuan menyederhanakan standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam pendaftaran tanah pertama kali. Dalam skema ini, surveyor ditargetkan menyelesaikan minimal satu berkas hingga tahap pemetaan bidang dalam satu hari.

Di sisi lain, pemohon juga memiliki peran penting dalam kelancaran layanan. Mereka diminta memastikan tanda batas tanah jelas, hadir sesuai jadwal, serta menjaga kondisi lokasi tetap kondusif saat pengukuran berlangsung.

“Karena terjadwal, yang milih jadwalnya adalah pemohon sesuai dengan waktu pilihannya,” terang Virgo Eresta Jaya.

Saat ini, layanan tersebut telah diuji coba di 38 Kantor Pertanahan yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat.

Kementerian ATR/BPN menargetkan implementasi layanan ini secara bertahap melalui roadmap 2026. Pada Mei 2026, seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa ditargetkan sudah menerapkan sistem tersebut, kemudian diperluas ke seluruh Indonesia pada Juni 2026.

“Pada Mei 2026 seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa dapat menerapkan Layanan Pengukuran Terjadwal ini. Pada bulan Juni 2026 baru seluruh Kantor Pertanahan se-Indonesia,” jelas Virgo Eresta Jaya.

Rapat pimpinan ini dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan diikuti para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta kepala kantor wilayah BPN provinsi. Dalam rapat tersebut, masing-masing direktorat jenderal juga memaparkan target kerja yang akan dicapai.

"Mau Berita Terbaru Lainnya dari aksaranews.com? Yuk Follow Kami di Google News"