Mataram, aksaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera memutakhirkan data pertanahan.
Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi konflik akibat tumpang tindih sertipikat tanah.
Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).
Nusron menjelaskan, persoalan tumpang tindih sertipikat atau yang dikenal sebagai KW 4, 5, dan 6 terjadi karena banyak sertipikat lama belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital. Akibatnya, batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas dan rawan diklaim pihak lain.
“Karena itu saya imbau, kami minta tolong imbau kepada camat, sama lurah, sama warganya yang masih punya sertipikat tanah tahun 97-96 ke bawah, terus sampai tahun 60-an. Itu KW 4, 5, 6, Pak. Tolong segera mutakhirkan data pertanahannya,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, salah satu indikator penting dalam memastikan kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini terlihat saat proses pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Nasional.
“Salah satu indikasi penguasaan fisik adalah tatkala petugas ukur dari BPN mau mengukur, tidak ada yang mengusir. Berarti pemohon dianggap penguasanya,” ucapnya.
Nusron mendorong masyarakat untuk segera melakukan pengukuran ulang atau mengganti sertipikat lama agar masuk dalam sistem pertanahan yang terpetakan secara digital.
“Ganti sertipikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN. Karena datanya di sini masih tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, jumlah sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6 di NTB mencapai 247.913 bidang atau sekitar 7,5 persen dari total sertipikat. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memicu sengketa jika tidak segera ditangani.
Menurut Nusron, kondisi ini juga rawan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga serta memperbarui data pertanahan secara berkala.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD se-NTB. Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-NTB.
