Mataram, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendorong masuknya investasi.
Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/4/2026).
“Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itu, saya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, keberadaan RDTR akan mempermudah penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi syarat penting dalam perizinan usaha.
Saat ini, dari target 77 RDTR di NTB, baru 15 yang telah diselesaikan. Artinya, masih terdapat 62 RDTR yang harus segera dituntaskan di berbagai kabupaten/kota.
Selain itu, Nusron menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian melalui pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia meminta pemerintah daerah mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS), serta mengalokasikan masing-masing 1 persen untuk infrastruktur/industri dan lahan cadangan.
“Saya minta bupati/wali kota memasukkan LP2B sebesar 87% dan KP2B 89%. Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikan, maka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidak, ada sanksi pidana sesuai undang-undang. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan aturan,” tegasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempercepat penyusunan RDTR sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah BPN NTB terkait sinergi pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan sejumlah sertipikat tanah, meliputi 38 bidang tanah wakaf, 3 bidang Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi NTB, serta 151 sertipikat untuk aset pemerintah kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD se-NTB, serta jajaran Kantor Pertanahan di seluruh wilayah NTB.
