Palembang, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dukungan tersebut diberikan melalui jaminan keamanan hak atas tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, kementeriannya berperan sebagai pendukung utama investasi, termasuk dalam proyek pembangunan pelabuhan tersebut.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron Wahid dalam Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026) kemarin.
Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025. Lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam kegiatan peluncuran proyek, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyerahkan sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan mozaik 6 kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Luas lahan mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sedangkan mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Nusron Wahid dan Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Qodari.
Nusron juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pendaftaran tanah guna mendukung iklim investasi. Ia menyebutkan, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional dan daya saing ekonomi global.
Ia menjelaskan, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan hingga analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta skema pemanfaatan lahan.
“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy.
Kegiatan peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan.
