Palu, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, Rabu (1/4/2026).
Melalui program tersebut, mahasiswa akan dilibatkan langsung dalam proses pendataan hingga sertifikasi tanah wakaf di masyarakat.
“Melalui KKN Tematik, kami mengajak mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat, membantu menyisir tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, mulai dari pengurusan Akta Ikrar Wakaf hingga sertipikasi tanah wakaf,” ujar Menteri Nusron saat mengisi kuliah umum di kampus tersebut.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak tanah wakaf yang belum tercatat secara resmi. Karena itu, keterlibatan mahasiswa dinilai dapat mempercepat proses legalisasi sekaligus meningkatkan jumlah pendaftaran tanah wakaf secara nasional.
“Kami percaya mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tutur Nusron.
Penandatanganan MoU ini juga mencakup kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan kampus untuk terlibat aktif dalam program KKN Tematik.
“Insyaallah mungkin di bulan April ini, akan mulai KKN Tematik yang menyangkut tentang pertanahan. Jadi tanah wakaf kita akan bantu juga untuk identifikasi, terutama masjid-masjid yang mungkin belum terselesaikan untuk sertipikat tanahnya,” ungkap Lukman.
Selain penandatanganan MoU, Nusron juga menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada UIN Datokarama Palu. Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas aset negara, khususnya di sektor pendidikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kampus sekaligus memperkuat tata kelola aset negara di bidang pertanahan.
Dalam kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran.
