Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Webinar Nasional bertajuk “Sosialisasi dalam Rangka Profesionalitas, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa” pada Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang menjadi pembicara kunci menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap satuan kerja harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam mengelola anggaran negara.
“Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kata kuncinya kita harus memegang prinsip transparansi ketika diamanahkan untuk mengelola setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita perlu bertanggung jawab dengan benar. Kita harus menghindar dari konflik-konflik kepentingan,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Menurut Dalu Agung Darmawan, transparansi harus menjadi pemahaman dasar bagi seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN, terutama bagi pejabat yang akan menjalankan peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ia menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Untuk itu, jajaran yang terlibat dalam pengadaan didorong mengikuti sertifikasi kompetensi. Sertifikasi tersebut akan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Sudah sepatutnya, swakelola juga perlu memahami ilmu transparansi dengan baik agar lebih akuntabel sehingga efisien dalam pelaksanaan kerja. Pengadaan barang/jasa perlu integrasi yang lebih baik antara penyedia dengan swakelola. Oleh karena itu, sertifikasi ini penting diambil, untuk semakin mantap dalam menerapkan ilmu ini,” tutur Sekjen ATR/BPN.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, menegaskan bahwa sosialisasi ini penting bagi para PPK. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi dorongan agar para pejabat terkait memperoleh sertifikasi kompetensi yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas.
“Sebagai bagian dari pemegang amanah tersebut, webinar yang diselenggarakan dengan BPSDM pada hari ini berguna untuk memperkuat pemahaman serta kesiapan KPA, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang mewajibkan memiliki sertifikasi kompetensi sesuai tipologinya masing-masing,” ungkap Awaludin.
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi PPK dibagi dalam beberapa klasifikasi. Sertifikasi A diperuntukkan bagi pekerjaan yang sangat kompleks, sertifikasi B untuk pekerjaan dengan persyaratan khusus, sedangkan sertifikasi C menjadi syarat minimal bagi PPK dalam menangani pengadaan barang dan jasa yang bersifat sederhana, rutin, atau berulang.
Webinar ini diikuti sebanyak 820 peserta yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dari satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Di akhir kegiatan, panitia juga menggelar sesi kuis untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan.
