Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 9 Februari 2026.
Peraturan tersebut disosialisasikan kepada seluruh jajaran melalui kegiatan daring pada Rabu (04/03/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
“Persoalan pertanahan yang ada di depan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara kita mengelola arsip. Jadi kearsipan sangat penting khususnya dalam konteks bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan sosialisasi.
Menurutnya, tata kelola arsip yang baik akan membantu memastikan setiap proses administrasi pertanahan berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai pengawasan kearsipan sebesar 74,29 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Nilai tersebut masuk dalam kategori BB atau Sangat Baik.
Dalu Agung Darmawan menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh unit kerja dalam menjaga kualitas pengelolaan arsip di lingkungan kementerian.
“Tentu masih ada area-area yang perlu ditingkatkan dalam hal kearsipan. Oleh karena itu, melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 ini, bisa mempertajam hal-hal yang menjadi perhatian tata kelola kearsipan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin, menjelaskan bahwa penyusunan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 telah dimulai sejak 2020.
Peraturan ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Permen ini menjadi salah satu milestone dalam penyelenggaraan kearsipan. Ini mencakup keseluruhan aspek, mulai dari penciptaan arsip, penyusunan arsip, sampai dengan seluruh penyimpanan arsip menjadi satu kesatuan,” terang Awaluddin.
Ia berharap implementasi peraturan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Nilai kearsipan ini juga merupakan komitmen kita dalam pelayanan. Bahwa arsip pertanahan adalah arsip dinamis dan seterusnya akan kita pakai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Awaluddin.
Sebagai informasi, sosialisasi terkait kearsipan di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dilaksanakan secara rutin hingga akhir Oktober 2026.
Kegiatan ini diikuti secara daring oleh satuan kerja kementerian, baik di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
