Minut, aksaranews.com — Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Nipsea Paint and Chemicals (Nippon Paint) memasuki tahap perundingan bipartit.
Pertemuan berlangsung di kantor depo perusahaan di Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (26/2/2026) kemarin.
Perundingan mempertemukan Kepala Depo Griffin Keanu Gozal didampingi staf, serta pekerja Harianto yang diwakili kuasa hukum dari FPA Law Office, Firmansyah Pratama Alim, bersama timnya.
Kuasa hukum pekerja menyatakan, permasalahan bermula dari tuduhan perusahaan terkait penggunaan dana tagihan toko. Firmansyah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan kliennya telah memberikan klarifikasi.
“Bahwa awalnya permasalahan terjadi karena adanya tuduhan dari pihak perusahan kepada klien kami bapak harianto terkait penggunaan dana tagihan toko, padahal faktanya uang yang diberikan oleh pihak toko adalah uang titipan pembelian cat di manado sehubungan kebutuhan toko yang tidak tersedia di toko tersebut,” ujar Firmansyah.
“Sehingga klien kami telah memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut serta meminta agar owner toko agar dihadirkan di Perusahan untuk di mintai keterangan namun perusahan menolak dan tetap tidak memberikan kesempatan kepada klien kami untuk membela diri,” sambungnya.
Firmansyah menambahkan, perusahaan kemudian menurunkan jabatan kliennya dari Supervisor Sales atau Koordinator Sales menjadi Sales Promotion Painters sejak Januari 2026.
Menurut dia, keputusan tersebut diduga tidak sesuai prosedur dan berdampak pada hilangnya pendapatan dan tunjangan jabatan.
Ia juga menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk mengawal hak pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan ketenagakerjaan lainnya.
Sementara itu, dalam perundingan bipartit, kedua pihak menyampaikan argumentasi masing-masing. Pihak pekerja menyampaikan keberatan karena proses demosi dan surat peringatan disebut tidak pernah diberikan.
Di sisi lain, pihak perusahaan menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Harianto untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Manajemen juga meminta waktu menunggu kehadiran tim Human Resources Development (HRD) sebelum melanjutkan perundingan lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Hingga pertemuan berakhir, kedua pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian.
Perundingan bipartit merupakan tahapan awal yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan tenggat waktu maksimal 30 hari.
Jika tidak tercapai kesepakatan, proses akan berlanjut ke tahap tripartit dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
Kuasa hukum pekerja menyatakan tetap mengedepankan musyawarah dan itikad baik. Mereka berharap perundingan lanjutan dapat menghasilkan kesepakatan tanpa harus membawa perkara ke pengadilan hubungan industrial. ***
