Minut, aksaranews.com — Kelakuan tak bernurani kembali ditunjukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Bagaimana tidak, proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air bersih pada 2016 yang lalu dari pemkab Minut yang memakan anggaran yang fantastis ternyata meninggalkan luka yang mendalam bagi salah satu masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut.
Sampai saat ini, Johny Chairul selaku pemilik lahan yang tanahnya diserobot oleh pihak Pemkab Minut dalam hal ini Dinas PUPR belum juga mendapat ganti rugi dari pemerintah ataupun dinas terkait.
“Ini persoalan sudah mau jalan 7 tahun, tapi sampai saat ini belum ada itikad baik dari pemerintah minut, saya disini hanya menuntut hak saya yang telah dijanjikan dari 2016 yang lalu,” ujar Johny Chairul, Jumat (24/02/2023).
Johny pun menjelaskan, dari tahun 2016 lalu, pihaknya telah mengurus dan bertemu dengan pemerintah pada jaman itu.
Kemudian, pada tahun 2018 yang lalu Kepala Dinas PUPR saat itu berjanji akan membayar ganti rugi dengan mengeluarkan surat pernyataan, namun sampai saat ini juga sepeser pun pihak keluarga belum mendapat apa – apa dari permasalahan ini.
“Di 2018 lalu, kami sudah mengurusnya, sudah bertemu Bupati, Kepala Dinas PUPR bahkan sampai keluar rekomendasi dari Ombudsman kepada pihak PUPR. Atas dari rekomendasi ombudsman tersebut lah pihak PUPR mengeluarkan 4 lembar surat salah satunya surat perjanjian pembayaran yang akan dilakukan pada 2019, namun kenyataanya sampai saat ini tidak ada,” jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa, pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 20/02/2023, dirinya menemui Kepala Dinas PUPR kabupaten Minut, Noldy Kilapong, saat pertemuan tersebut dirinya kembali menanyakan haknya tersebut, namun Kadis PUPR Minut hanya meminta saya untuk menyurat kembali ke Bupati dan mengikuti proses yang ada.
“Saya sudah kembali bertemu dengan Kadis PUPR Minut untuk menanyakan kembali terkait permasalahan ini, tapi sayangnya saya hanya disuruh menyurat kembali ke Bupati. Mau sampai kapan seperti ini terus? Ini hak saya yang sudah hampir 5 tahun terbengkalai dan tidak di urus oleh Pemkab. Jangan hanya berpikir kami orang kecil lalu kami bisa diperlakukan semau mereka, jelas saat ini saya akan mengambil langkah hukum terkait permasalahan ini,” ujar Johny dengan nada yang sedikit emosi.
Diketahui, persoalan ini ada sejak jaman kepemimpinan Bupati Vonnie Panambunan dan terus berkelanjutan sampai saat ini, di jaman Bupati Joune Ganda.
Pewarta/Editor: Dpk
