Jakarta, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, Jumat (13/02/2026).
Penyerahan tersebut menandai penyelamatan aset negara dengan total nilai mencapai Rp102 triliun.
“Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertipikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertipikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun,” ungkap Menteri Nusron.
Nusron mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang telah menuntaskan proses sertipikasi aset tersebut.
Ia menegaskan, kepastian hukum atas tanah menjadi faktor penting untuk mengamankan barang milik negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.
Ia juga memastikan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk rencana penyerahan sertipikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.
“Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara,” ujar Menteri Nusron.
Gubernur Pramono Anung menerima sertipikat dengan total luas mencapai 563,9 hektare.
Aset tersebut meliputi 2.837 ruas jalan, 691 bangunan seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga, 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung, 39 kantor kelurahan dan kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.
Pramono menilai sertipikasi tersebut memiliki dampak strategis bagi tata kelola aset daerah dan pembangunan Jakarta ke depan.
“Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik,” tuturnya.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori penyertipikatan hak pakai terbanyak di tingkat pemerintah provinsi, dengan total 3.922 sertipikat senilai Rp102 triliun.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh.
