Jakarta, aksaranews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.
Kebijakan ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, pemerintah menetapkan kebijakan sementara bagi daerah yang belum mencantumkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara memadai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya belum mencantumkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87 persen dari LBS (Lahan Baku Sawah), maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” tegas Nusron.
Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan minimal 87 persen Lahan Baku Sawah ditetapkan sebagai LP2B yang bersifat permanen dan tidak dapat dialihfungsikan.
Namun, Nusron mengungkapkan bahwa kondisi faktual di lapangan masih jauh dari ketentuan tersebut. Berdasarkan data pemerintah, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah sepanjang 2019–2024 akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya.
Kehilangan lahan sawah dalam skala besar itu dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama di tengah target besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau LP2B tidak dicantumkan secara memadai dalam RTRW, maka alih fungsi lahan sangat mudah terjadi karena seluruh pembangunan selalu mengacu pada tata ruang. Inilah yang kami sebut sebagai kondisi darurat tata ruang yang harus segera dibenahi,” ujar Nusron.
Saat ini, penetapan LP2B dalam RTRW provinsi baru mencapai sekitar 67,8 persen. Di tingkat kabupaten/kota, angkanya bahkan lebih rendah, yakni sekitar 41 persen. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keberlanjutan sawah produktif nasional.
Selain menetapkan seluruh LBS sebagai LP2B sementara, Kementerian ATR/BPN juga mewajibkan daerah yang telah mencantumkan LP2B tetapi belum mencapai batas minimal 87 persen untuk segera melakukan revisi RTRW paling lama enam bulan. Revisi ini dipandang penting untuk memberikan kepastian hukum perlindungan lahan sawah.
Saat ini, baru 64 kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan LP2B di atas 87 persen. Sementara itu, sebanyak 409 daerah masih harus melakukan revisi RTRW. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN akan menggelar rapat koordinasi dengan gubernur serta bupati dan wali kota, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sosialisasi kebijakan tersebut.
