Karawang, aksaranews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran tokoh keagamaan dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Menurut dia, keterlibatan aktif para tokoh agama menjadi kunci untuk memastikan kepastian hukum aset keagamaan di Indonesia.
“Karena itu Bapak-bapak sekalian, hari ini kita berkumpul. Ayo kita kerjakan satu persatu. Bersama-sama. Target saya, selama saya jadi menteri ini, jangan sampai ada tempat ibadah, sekolah, madrasah, makam, pesantren yang belum bersertipikat,” ujar Nusron Wahid saat memberikan pengarahan kepada perwakilan organisasi keagamaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri enam perwakilan organisasi keagamaan tersebut, Nusron menyampaikan tanggung jawab moralnya sebagai pimpinan Kementerian ATR/BPN untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari.
“Saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, rasa-rasanya kok saya ikut dosa kalau gak ngumpulin Bapak-bapak, mendorong penyelesaian ini, sementara Bapak-bapak ini tokoh semua,” ungkapnya.
Berdasarkan data estimasi nasional, terdapat 532.013 bidang tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 284.946 bidang atau 53,5 persen telah bersertipikat, dengan capaian sepanjang 2025 mencapai 23.888 bidang.
Di Jawa Barat, dari estimasi 87.795 bidang tanah wakaf, sebanyak 48.123 bidang atau 55,95 persen telah bersertipikat. Sepanjang 2025, sertipikasi di provinsi tersebut mencapai 1.477 bidang.
Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan organisasi keagamaan, Nusron berharap percepatan sertipikasi dapat terus ditingkatkan guna memberikan kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf.
“Niat kita ini baik. Supaya masjid-masjid ini, rumah Tuhan, bayangkan rumahnya Gusti Allah tempat kita sujud, tempat kita ibadah, tempat kita mengadu kepada Tuhan ini secara hukum ada kepastian,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian. Pertemuan dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan dihadiri lima Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Jawa Barat.
