Boltim, aksaranews.com — Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Hal itu ditegaskan saat perwakilan kantor menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kamis (12/6/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala KUA Tutuyan, Masrudin Bonde, dan dihadiri para Sangadi (kepala desa) se-Kecamatan Tutuyan, tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Kantor Pertanahan Boltim diwakili oleh Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Januwianti Atikah, S.H., beserta staf.
Dalam rapat tersebut, Januwianti menyampaikan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf menjadi prioritas lembaganya sebagai bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Ia menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan siap mendampingi pengurus rumah ibadah, takmir masjid, maupun yayasan yang hendak mengurus legalitas aset keagamaannya. Fasilitasi ini mencakup pendampingan teknis hingga verifikasi dokumen pendukung.
“Kami hadir untuk memastikan sinergi lintas sektor berjalan optimal. Tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah perlu kepastian hukum agar terhindar dari potensi sengketa dan bisa terus menjalankan fungsi sosial keagamaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KUA Tutuyan, Masrudin Bonde, menilai kolaborasi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin legalitas aset umat.
“Banyak tanah wakaf dan rumah ibadah yang belum bersertifikat. Ini menjadi perhatian bersama agar ke depan semuanya memiliki legalitas yang kuat,” katanya.
Para Sangadi dan tokoh masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan ini. Mereka mengungkapkan pentingnya legalitas hukum atas tanah wakaf demi menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan dari aset-aset tersebut.
Rapat ini juga merupakan bagian dari kolaborasi lintas sektor antara Kantor Pertanahan dan KUA, serta bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga aset umat. Sertifikasi tanah wakaf dinilai strategis untuk menghindari konflik, penyerobotan, atau gugatan hukum di kemudian hari. (*)
