Boltim, aksarnews.com – Mantan Penjabat Sangadi Desa Dodap Mikasa, Kecamatan Tutuyan, Jekson Laleda, menepis kabar tak transparannya pengelolaan Dana Desa dan program BUMDes selama masa jabatannya.
Ia menegaskan setiap kegiatan fisik selalu dipantau pendamping desa dan diawasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Saya selaku mantan Sangadi Desa Dodap Mikasa membuat klarifikasi terkait berita yang mengatakan bahwa proyek fisik tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada papan kegiatan. Padahal pendamping desa selalu monitoring kegiatan fisik dari 0–50% sampai 100%. Selalu mengambil dokumentasi di tempat kegiatan. Dan ada pengawasan dari Ketua BPD Bapak Max Santo Tulungan,” ujar Jekson, Senin (26/5/2025).
Jekson merinci, pada 2023 pihaknya melaksanakan proyek pembuatan bak air bersih. Setahun kemudian, desa membangun drainase.
“Itu semua telah dipasang papan informasi. Ini pembuatan drainase tahun 2024 lalu mereka sebut tidak ada papan kegiatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, semua prosedur anggaran dan pertanggungjawaban proyek Dana Desa dijalankan sesuai ketentuan.
Dokumen pendukung, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan laporan realisasi fisik, selalu diserahkan kepada BPD dan pendamping desa.
Jekson bahkan mendukung keterlibatan aparat penegak hukum dalam menelusuri segala potensi penyimpangan.
“Saya juga mendukung keterlibatan KPK dan Kejaksaan, karena sangat penting untuk memastikan tata kelola desa yang baik dan bebas korupsi. Pencegahan korupsi dan penegakan hukum tetap menjadi tugas penting bagi KPK dan Kejaksaan, termasuk di tingkat desa,” ujarnya.
Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya informasi bahwa sejumlah proyek Dana Desa di Dodap Mikasa tidak memasang papan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Desa.
Jekson berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan persepsi publik dan menegaskan komitmen Desa Dodap Mikasa terhadap transparansi anggaran desa.
